Suara Gen-Z Lawan Nepotisme

 

Sumber foto : https://share.google/images/62SOmpWbuRorwHJkp

Widia Words - Suasana ibu kota Nepal, Kathmandu, berubah mencekam sejak awal September 2025. Ribuan orang, mayoritas anak muda, turun ke jalan memprotes larangan pemerintah terhadap lebih dari 20 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Namun, aksi ini bukan sekadar soal akses digital, melainkan tentang isu yang lebih dalam: tuduhan praktik nepotisme di lingkaran elit politik.

Gelombang protes pertama kali muncul setelah pemerintah Nepal mengumumkan kewajiban registrasi platform media sosial. Sejumlah perusahaan menolak, dan akses ke berbagai platform terblokir. Kebijakan itu memicu kemarahan generasi muda, yang selama ini menjadikan media sosial sebagai ruang ekspresi, belajar, sekaligus berorganisasi.

Tak lama kemudian, unggahan tentang gaya hidup mewah anak-anak pejabat Nepal viral: mobil sport, pesta hotel, hingga liburan luar negeri. Kontras dengan banyaknya pengangguran muda, konten tersebut memicu kemarahan. Istilah “nepo kids” lalu jadi simbol ketidakadilan yang menyatukan massa.

Aksi damai di jalanan Kathmandu berubah jadi bentrokan sejak 8 September. Ribuan massa bergerak menuju parlemen, dibubarkan aparat dengan gas air mata dan peluru karet. Namun, massa bertahan dan membalas dengan membakar ban, melempar batu, hingga merusak gedung pemerintahan.

Kerusuhan meluas ke Pokhara dan Lalitpur. Transportasi terhenti, sekolah diliburkan, toko-toko tutup. Hingga 12 September, otoritas mencatat sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan luka-luka. Rumah sakit kewalahan menampung korban.

Pemerintah menutup Bandara Internasional Tribhuvan sementara waktu dan memberlakukan jam malam. Harga kebutuhan pokok melonjak, distribusi barang tersendat, dan aktivitas ekonomi lumpuh.

Gelombang protes tak terbendung membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada 11 September. Pemerintahan sementara dibentuk, mencabut larangan media sosial, dan menjanjikan panel independen untuk menyelidiki dugaan nepotisme.

Meski begitu, demonstran masih bertahan di jalanan Kathmandu. Poster bertuliskan “Stop Nepotism” dan “Shut Down Corruption, Not Social Media” terus berkibar.

Situasi di Nepal memiliki gaung yang terasa dekat dengan Indonesia. Pada 25 Agustus 2025, Jakarta juga menjadi saksi demonstrasi besar-besaran. Ribuan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan di kawasan Senayan hingga Patung Kuda, menolak kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menuntut transparansi dalam alokasi anggaran negara.

Sejak pagi, massa memenuhi jalan protokol dengan atribut sederhana: jaket almamater, poster karton, dan spanduk kain bertuliskan “Turunkan Harga, Tegakkan Keadilan”. Orasi bergantian terdengar dari atas mobil komando. Sejumlah kelompok mahasiswa juga membawa simbol-simbol kreatif, seperti karikatur pejabat dengan tulisan “Hidup Mewah, Rakyat Resah”.

Menjelang sore, situasi memanas. Aparat kepolisian berusaha menghalau massa yang hendak mendekati gedung DPR. Gas air mata sempat ditembakkan, sementara beberapa mahasiswa melempar botol plastik dan membakar ban bekas. Meski bentrokan terjadi, skala kerusakan relatif kecil dibandingkan kerusuhan di Nepal.

Demonstrasi ini berakhir menjelang malam setelah perwakilan mahasiswa diterima untuk audiensi terbatas. Namun, pesan mereka jelas: keresahan soal keadilan ekonomi dan transparansi kebijakan negara.

Kerusuhan Nepal memperlihatkan bagaimana isu nepotisme mampu memicu krisis politik besar. Dari larangan media sosial hingga jatuhnya seorang perdana menteri, suara anak muda menjadi penentu arah negeri.

Di Indonesia, demonstrasi 25 Agustus lalu menandai pola yang serupa: generasi muda berani turun ke jalan untuk menuntut perubahan, meski skalanya berbeda. Jika di Nepal protes berujung tumbangnya pemerintah, di Jakarta protes lebih terkendali namun tetap jadi peringatan bagi pengambil kebijakan.

Dua peristiwa ini sama-sama menegaskan pesan penting: ketika kepercayaan publik terkikis, terutama di mata generasi muda, aksi massa bisa menjadi kekuatan perubahan yang nyata.